Akademisi Unimal Kritik Soroti Lambannya Penanganan Banjir di Sumatera: “DPR Seakan Kehilangan Taring Pengawasan”
Newsporium Sabang – Akademisi Unimal Kritik Seorang akademisi dari Universitas Malikussaleh (Unimal) melontarkan kritik tajam terhadap lambannya respons pemerintah dalam penanganan banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Ia menilai bahwa keterlambatan penanganan tidak hanya menunjukkan lemahnya koordinasi antarinstansi, tetapi juga menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR semakin tidak terasa dalam situasi krisis.
Akademisi Unimal Kritik Koordinasi Pemerintah Dinilai Lemah
Menurut akademisi tersebut, banjir yang terus terjadi berulang setiap tahun seharusnya menjadi indikator bahwa pemerintah sudah memiliki pola penanganan yang matang. Namun kenyataan di lapangan memperlihatkan sebaliknya: penyaluran bantuan tersendat, banyak daerah terisolasi, dan respons awal dinilai tidak secepat yang dibutuhkan dalam kondisi darurat.
Kita selalu berbicara tentang mitigasi bencana, tapi begitu bencana terjadi, responnya tetap lambat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak belajar dari kejadian sebelumnya,” kritiknya.
Ia menegaskan bahwa risiko banjir di Sumatera bukanlah sesuatu yang tiba-tiba datang, sehingga seharusnya rencana kontinjensi telah siap dijalankan tanpa menunggu instruksi berlapis.
DPR Dinilai Gagal Menjalankan Fungsi Pengawasan
Padahal, pengawasan merupakan salah satu fungsi utama lembaga legislatif.
DPR seharusnya menjadi kontrol yang kuat agar pemerintah tidak abai. Namun dalam kasus banjir terbaru, suara DPR hampir tidak terdengar. Mereka seolah kehilangan taring,” tegasnya.
Ia menilai DPR semestinya aktif menindaklanjuti laporan masyarakat, mengevaluasi anggaran penanggulangan bencana, hingga memanggil instansi terkait ketika terjadi kelalaian.
Dampak Buruk Bagi Masyarakat
Keterlambatan penanganan ini membuat ribuan warga harus bertahan di pengungsian dengan kondisi terbatas. Banyak area pertanian rusak, aktivitas ekonomi terhenti, dan akses terhadap layanan kesehatan terganggu.
Akademisi Unimal menilai dampak ini semakin parah karena lambannya koordinasi lintas lembaga. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa manajemen bencana belum menjadi prioritas strategis pemerintah Akademisi Unimal Kritik.
Perlu Reformasi Sistem Penanggulangan Bencana
Selain itu, DPR diminta untuk memperbaiki manajemen pengawasannya supaya tidak lagi sekadar menjadi fungsi administratif.DPR Kehilangan Fungsi Pengawasan
